Friday, July 7, 2017

Kampung Hijau Lestari Cibuluh

Melihat keseriusan warga kampung cibuluh dalam memanfaatkan lahan pekarangan, Relawan Inspirasi Rumah Zakat ICD Cikeusik  (Aang Kunaepi) berinisiasi membuat program senyum lestari berupa gerakan seribu polibek pemanfaatan lahan pekarangan. Melalui gerakan seribu polibek pemanfaatan lahan pekarangan ini, warga diedukasi agar bisa memanfaatkan lahan pekarangan menjadi kebun gizi dan sumber nutrisi keluarga. 

Bagi sebagian orang berkebun meruapakan hal yang merepotkan, tapi ada sebagian orang yang membuat aktivitas berkebun merupakan hal yang menyenangkan. Pak odih contohnya, melalui gerakan pemanfaatan lahan pekarangan pak Odih selaku ketua RW menjadi contoh dan teladan yang baik bagi warganya, disetiap sudut pekarangan rumahnya berjejer polibek yang berisi tanaman palawija dan sayuran. 

Dalam prosesnya, awal mula program ini berjalan tidak begitu mulus karena masih banyak warga yang malas memanfaatkan lahan pekarangan rumah, tapi setelah beberapa orang berhasil dan memberikan testimoni maka warga yang lain juga mengikuti. "Alhamdulillah kini saya tidak perlu lagi beli cabai dan tomat di warung" kata pak Ino selaku warga yang antusias mengikuti program ini. selain pak Ino ada lagi beberapa orang yang telah berhasil memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya menjadi kebun gizi dan sumber nutrisi keluarga, seperti halnya bapak Saudi yang telah memiliki puluhan pohon cabai, dan tomat di belakang rumahnya, sebelumnya belakang rumah pak Saudi hanya tempat untuk buang limbah keluarga kini disulap menjadi kebun gizi yang hijau dan indah dilihat.

selain untuk memenuhi kebutuhan gizi dan nutrisi keluarga, gerakan seribu polibek pemanfaatan lahan pekarangan juga bertujuan agar kampung cibuluh menjadi kampung yang asri, hijau dan menjadi kampung percontohan bagi kampung lainnya di desa cikeusik dan sekitarnya.
Share:

Thursday, July 6, 2017

Zona Strategis Pembangunan Indonesia

Apakah anda tahu berapa luas wilayah negara Indonesia sebenarnya? Indonesia merupakan salah satu negara terluas didunia dengan total luas negara 5.193.250 km² (mencakup daratan dan lautan). Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara terluas ke-7 didunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, China, Brasil dan Australia. Jika dibandingkan dengan luas negara-negara di Asia, Indonesia berada diperingkat ke-2. Dan jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia menempatkan dirinya sebagai negara terluas di Asia Tenggara.

sumber : indonesiamap.facts.co

Selain menempatkan dirinya sebagai salah satu negara terluas didunia, Indonesia juga menempatkan dirinya sebagai negara kepulauan terluas didunia. Oleh karena Indonesia adalah negara kepulauan, maka wilayah Indonesia terdiri dari daratan dan lautan. Satu pertiga luas Indonesia adalah daratan dan dua pertiga luas Indonesia adalah lautan. Luas daratan Indonesia adalah 1.919.440 km² yang menempatkan Indonesia sebagai negara ke 15 terluas didunia.

Indonesia disebut juga sebagai Nusantara, hal ini dikarenakan Indonesia terdiri atas pulau-pulau yang berjumlah 17.508 pulau. Nusantara sendiri memiliki arti kepulauan yang terpisah oleh laut atau bangsa-bangsa yang terpisah oleh laut. Luas wilayah negara Indonesia menjadi daya tarik tersendiri untuk para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Tidak sedikit dari mereka yang memiliki rencana untuk berkeliling Indonesia dan menikmati keindahan alam serta keanekaragaman flora fauna disetiap daerah-daerah di Indonesia yang mereka kunjungi.

Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil dari Samudera Indonesia hingga Samudera Pasifik. Ini menjadikan Indonesia memiliki lautan yang luas sekitar 3.273.810 km². Lautan Indonesiapun memiliki batas sesuai hukum laut internasional, yaitu dengan menggunakan teritorial laut sepanjang 12 mil laut serta zona ekonomi eksklusif sepanjang 200 mil laut (searah dengan penjuru mata angin). Luasnya lautan Indonesia ini membawa keberkahan bagi bangsa Indonesia. Sumber daya alam yang terkandung dilautan sangat banyak sekali dan ini bisa digunakan untuk mensejahterakan bangsa Indonesia.

Negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan terdiri dari pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Pulau-pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Papua dengan luas 785.753 km², Pulau Kalimantan dengan luas 748.168 km², Pulau Sumatera dengan luas 443.066 km², Pulau Sulawesi dengan luas 180.681 km², Pulau Jawa dengan luas 138.794 km², Pulau Timor dengan luas 28.418 km², Pulau Halmahera dengan luas 18.040 km², Pulau Seram dengan luas 17.454 km², Pulau Sumbawa dengan luas 14.386 km², Pulau Flores dengan luas 14.154 km², dan pulau-pulau besar lainnya.

Jumlah pulau-pulau kecil di Indonesia tentu lebih banyak dibandingkan dengan pulau-pulau besarnya. Umumnya pulau-pulau kecil tersebut merupakan suatu gugusan kepulauan yang sangat indah. Banyak sekali wisatawan lokal maupun mancanegara yang rela merogoh koceknya lebih dalam hanya untuk menikmati keindahan pulau-pulau kecil di Indonesia. Beberapa pulau-pulau kecil di Indonesia yang menjadi tempat wisata populer karena keindahan alamnya antara lain adalah Kepulauan Raja Ampat, Pulau Bunaken, Pulau Bangka, Pulau Komodo, Pulau Nias, dan pulau-pulau kecil lainnya.

Luasnya negara Indonesia bukan tanpa permasalah, meskipun Indonesia sudah memiliki pemerintahan yang berpusat di Jakarta, masalah kerap kali melanda negeri ini. Keluarnya UU Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 yang diharapkan bisa membantu pemerintahan pusat dalam mengatur dan mengurusi pemerintah daerah juga dirasa masih belum optimal. Permasalahan yang acap kali melanda negeri ini karena luas wilayah yang besar antara lain kordinasi pusat dan daerah berjalan tidak optimal, konflik dengan negara-negara tetangga, dan masalah kesejahteraan WNI di perbatasan. Ketiga point tersebut menjadi wacana penting yang sering kita dengar di media massa dan semoga permasalahan-permasalahan tersebut dapat segera terpecahkan dan tidak terjadi lagi.

Referensi : http://www.invonesia.com/luas-wilayah-negara-indonesia.html
Share:

Tuesday, January 3, 2017

Pemerintah Indonesia Akhiri Kerjasama Dengan JP Morgan

Source : Google/Reuters
Tahun baru 2017 diwarnai dengan keputusan pemerintah mengakhiri kontrak kerja sama atau kemitraan dengan JP Morgan Chase Bank sebagai bank persepsi. Merujuk pada Bank Indonesia, sebagai bank persepsi sebelum keputusan ini JP Morgan Chase Bank memiliki kewenangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, termasuk penerimaan pajak, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). 

Keputusan pemerintah ini tersulut oleh riset yang dirilis JP Morgan pada November lalu yang merekomendasikan adanya alokasi ulang portofolio pada investor terhadap negara-negara berkembang seperti Indonesia, Brasil, dan India. Tak main-main, JP Morgan menurunkan rekomendasi hingga dua tingkat dari overweight ke underweight. Dikutip dari Barron's Asia, JP Morgan merilis bahwa yield atau imbal hasil atas surat utang bertenor 10 tahun naik dari 1,85 persen menjadi 2,15 persen setelah Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). 

Kondisi ini dianggap bisa meningkatkan risiko di negara-negara berkembang. Ujungnya, diproyeksikan bakal ada penarikan dana besar-besaran dari negara-negara berkembang. Praktis, hasil riset yang justru menambah gerah iklim ekonomi Indonesia ini membuat pemerintah Indonesia terpaksa memutus kemitraan dengan JP Morgan. Kondisi ini membuat JP Morgan tak bisa lagi menerima setoran penerimaan negara dari siapapun di seluruh cabang JP Morgan Chase Bank. Tak hanya itu, JP Morgan dituntut untuk menyelesaikan segala perhitungan atas hak dan kewajiban terkait pengakhiran penyelenggaraan layanan mereka sebagai bank persepsi. 

Poin terakhir yang ditekankan pemerintah kepada JP Morgan adalah kewajiban mereka untuk melakukan sosialisasi kepada semua unit, setaf, dan nasabah terkait dengan berakhirnya status kontrak bank persepsi yang disandang. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono menjelaskan, pilihan pemerintah untuk mencoret JP Morgan Chase Bank sebagai mitra berlaku efektiof sejak awal Januari 2017 ini. Keputusan ini, lanjut Marwanto, sejalan dengan Surat Menteri Keuangan tertanggal 17 November 2016 lalu yang ditujukan untuk JP Morgan. "Hal ini juga sudah dibahas dalam rapat antara Ditjen Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan, dan JPM (JP Morgan) sendiri pada 1 Desember lalu," ujar Marwanto, Senin (2/1). 

Marwanto menyebutkan, pemberitahun kesepakatan pemutusan hubungan kemitraan tersebut disampaikan pemerintah kepada pihak JP Morgan Chase Bank di Indonesia melalui surat bertanggal 9 Desember 2016 lalu. "Selanjutnya Kemenkeu akan terus membangun hubungan kerja dan kemitraan yang profesional dan kredibel serta bertanggung jawab dengan para stakeholders, termasuk perbankan yang menjadi mitra kerja pemerintah," ujar Marwanto.
Share:

Tuesday, February 2, 2016

Why Agribusiness ?

Agribisnis adalah bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun hilir. penyebutan hulu dan hilir mengacu pada pandangan pokok bahwa agribisnis bekerja pada rantai sektor pangan (food supply chain). *wikipedia.org

Dalam prakteknya kegiatan agribisnis berkaitan dengan isu pokok diantaranya :

1. Masalah Lingkungan Hidup

Indonesia dengan luas wilayah hutan tropis yang begitu luas menjadi primadona bagi para pelaku agroindustri. Banyak hutan-hutan di Indonesia yang tadinya merupakan hutan tropis di babat habis menjadi perkebunan sawit, karet, dan jenis tanaman agroindustri lainya. Hal ini jika tidak diatur sedemikian rupa maka akan menjadi masalah bagi ekosistem dan keberlangsungan flora dan fauna di Indonesia, selain itu pembukaan lahan dengan cara membakar hutan akan menjadi masalah besar bagi polusi dan dapat mencemari udara. Sebagaimana yang kita ketahui pada tahun 2015 kemarin Indonesia mengalami masalah yang cukup krusial akibat terjadinya kebakaran hutan yang luar biasa di pulau sumatera, kalimatan, sulawesi bahkan papuapun menjadi target pembukaan lahan tersebut. belum terdengar ada sangsi yang tegas dari pemerintah terhadap perusahaan yang melakukan pembakaran hutan tersebut.

2. Peningkatan dan Pemerataan pendapatan

Pengelolaan agribisnis dengan benar dan tepat akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan serta pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Indonesia dengan potensi dan kekayaan alam yang begitu melimpah seharusnya tidak mengimpor pangan dari luar negeri, seharusnya Indonesia dapat mengekspor pangan ke luar negeri. ini terjadi karena adanya mismanajemen yang dilakukan pemerintah terhadap pengelolaan sumber daya alam yang di miliki Indoensia.

3. Menciptakan Lapangan Kerja

kita tahu bahwa penymbang terbesar PDB Indonesia adalah dari sektor pertanian, mayoritas penduduk Indonesia adalah petani, mereka menggantungkan hidup dari hasil pertanian. oleh karenanya perencanaan, pengorganisasia, pelaksanaan, dan kontorling atau aspek manajemen lainnya yang di lakukan pemetintah terhadap sektor agribisnis ini jika dilakukan dengan baik dan benar akan membuka peluang usaha yang seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia. disini peranan teknologi sangat dibutuhkan untuk menningkatkan produktivitas dan efiseinsi yang dilakukan oleh para petani dan pelaku agrobisnis di Indonesia.

4. Pengembangan sistem agribisnis menjadi tuntutan logis dalam perkembangan keadaan ekonomi di Indonesia.

dalam hal ini pembangunan sistem yang baik akan menjadi faktor utama bagi kemajuan agrobinsis di Indonesia, praturan dan regulasi yang di keluarkan pemerintah seharusnya mengacu pada keberpihakan kepada petani dan pelaku agro ekonomi lainnya. tapi tidak mengesampingkan aspek pemeliharaan lingkungan sehingga perkembangan agrobisnis tidak diiringi oleh kerusakan lingkungan.


Referensi :
http://andhy-brenjenk.blogspot.co.id/2011/04/perkembangan-dan-peran-agribisnis-di.html
Share:

Monday, November 30, 2015

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Harfa (Harafan Dhuafa) merupakan lembaga non profit yang berkonsentrai pada pemberdayaan kaum dhuafa sejak tahun 2004 melalui pengelolaan jakat, infaq, shodaqoh, wakaf, hibah dan dana sosial lainnya. NGO ini  kegiatan utamanya adalah pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada kesehatan lingkungan. Harfa memiliki program Environment Service Programe (ESP) dimana program ini bertujuan untuk memberdayakan lingkungan agar tercipta lingkungan yang bersih dan sehat, Salah satu program ESP adalah CLTS yaitu Community Led Total Sanitation atau dalah bahasa Inodonesia bisa disebut dengan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STMB) program ini adalah pendampingan bagi desa binaan harfa dimana tujuannya agar masyarakat sadar akan kebersihan lingkungan. salah satu permasalahan lingkungan yang paling krusial di masyarakat adalah Buang Air Besar (BAB) disembarang tempat seperti di kebun, di pekarangan, di sawah dan ditempat lain yang semestinya tidak layak untuk dijadikan buang hajat. melalui CLTS ini harfa berusaha untuk mengaadvokasi masyarakat untuk sadar membuat jamban agar kebersihan lingkungan di masyarakat bisa meningkat. sudah sepuluh tahun lamanya harfa mendampingi masyarakat agar terciptanya hidup bersih dan sehat. selama sepuluh tahun itu pula sudah banyak hasil dan prestasi yang di ukir oleh harfa terkait kebersihan lingkungan. sudah banyak desa binaan harfa yang terbebas dari wabah penyakit seperti diare, campak, gatal-gatal dan penyakit lain akibat prilaku lingkungan yang buruk. Dalam hal ini Harfa tidak sendiri melakukan programnya di masyarakat, akan tetapi harfa di sponsori oleh lembaga donatur yang cukup besar milik pemerintah Australia yaitu Australian Aid dan Caritas Australia, dua lembaga ini yang bersinergi dengan harfa untuk melakukan pendampingan di masyarakat agar terciptanya masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Diantara program ESP yang dilakukan harfa adalah :

1. CLTS (Community Led Total Sanitation)

Program ini bertujuan untuk mengadvokasi masyarakat agar sadar membuat jamban, program ini adalah program utama harfa karena kebersihan lingkungan dengan tidak ada lagi masyarakat yang BAB disembarang tempat merupakan tolak ukur keberhasilan harfa.

2. KKMBP (Kelompok Koperasi Berbasis Perempuan)

Program ini bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat khususnya ibu-ibu, dimana perempuan biasanya memilki integritas yang tinggi dibanding laki-laki dalam hal mengelola keuangan. program ini diperuntukan bagi ibu-ibu yang memiliki profesi sebagai pedagang di desanya untuk dapat membantu permodalan serta jaringan agar tercipta perekonomian masyarakat yang mandiri.

3. Kelompok Ternak Domba

Program ini diberikan kepada masyarakat yang sudah 100% memiliki jamban, tapi memiliki kondisi ekonomi yang masih lemah oleh karena itu harfa memberikan reward kepada masyarakat berupa ternak domba agar masyarakat memiliki penghasilan tambahan dari hasil ternak domba tersebut.

4. SAB (Sarana Air Bersih)

Program ini diberikan juga kepada masyarakat yang sudah 100% memiliki jamban baik cubluk maupun wc permanen. akan masyarakatnya masih memiliki kesulitan untuk mendapatkan air bersih, oleh karena itu dibuatlah sarana air bersih untuk menunjang kebutuhan masyarakt tersebut. Dalam program SAB ini masyarakat melakukan pendampingan pengelolaan SAB dengan konsisten agar masyarakat bisa merawat dan menggunakan SAB tersebut dengan baik.

5. Program Penanaman Pohon Umur Panjang (PPUP)

Pogram ini diperuntkan bagi masyarakat yang memiliki tempat tinggal dengan kontur tanah yang labil selain itu mereka telah memiliki jamban, karena dengan penanaman pohon umur panjang tanah yang labil tersebut dapat di tahan oleh akar pohon yang tumbuh.

6. Program penanaman pemanfaatan lahan pekarangan (PPLP)

Program ini diberikan kepada masyarakat yang telah memiliki jaban dan memilki lingkungan pekarangan yang belum termanfaatkan secara maksimal.

7. Promosi kesehatan di majlis ta'lim dan posyandu

program ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada ibu-ibu dan masyarakat yang hadir di majlis ta'lim dan posyandu terkait akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan bagaimana menjaga giji keluarga arar badan meraka tetap sehat dan bugar. 

dan banyak lagi program harafa yang lain seperti promosi kesehatan di sekolah, dan pemberdayaan pekarangan sekolah agar tercipta sekolah yang hijau dan sehat.

Share:

Monday, February 9, 2015

Peran Pesantren dalam Kemajuan Ekonomi Islam

Saya melansir dalam sebuah laman situs wartaekonomi.com, bahwasanya Bank Indonesia (BI) tengah mencanangkan  program Pesantren sebagai "Pilot Project" perekembangan bisnis Syariah di tanah air. Ini tentunya kabar baik bagi kita semua, mengingat apa yang kita ketahui bahwasanya pesantren identik dengan lembaga pendidikan yang tertinggal, kampungan, dan terkesan kolot. mohon maaf jika saya mengasumsikan pesantren seperti itu, karena memang di masyarakat kota pesantren terkesan seperti itu.

Dalam rangka mengembangan ekonomi umat, tentunya hal ini harus kita sambut baik dan harus kita dukung bersama. Ekonomi islam atau bisnis Syariah adalah bisnis yang mengedepankan nilai-nilai islami sebagai landasan dalam bertransaksi sehingga apa yang kita dapatkan dari hasi bisnis tersebut semuanya mengandung keberkahan. selama ini kita hanya mengetahui aktivitas bisnis dari segi konvensional saja dimana segala jenis transaksi itu di bolehkan, tapi dalam ekonomi islam ada batasan-batasan dan syarat-sayarat tertentu yang harus di penuhi sehingga bisnis itu layak di katakan Syar'i. seperti dalam transaksi keuangan tidak ada Spekulasi (Gharar), samar-samar (mayisir), haram, dan riba. karena apabila terdapat hal-hal yang seperti itu maka bisnis kita tidak akan ada keberkahan.

Peran pesantren dalam mengembangkan bisnis syariah selama ini belum begitu maksimal, akan tetapi ada beberapa pesantren di Indonesia yang sudah sangat maju dalam mengembangkan bisnis Syariah, seperti pesantren Sidogiri di Jawa Timur. Pondok pesantren tersebut mengembangakan Koperasi dan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di beberapa Provinsi. sampai tahun 2013 yang lalu pesantren ini sudah membuka 80 kantor koperasi dan 322 kantor pelayanan BMT dengan total aset mencapai Rp. 1,3 Triliun dan kas senilai lebih dari Rp. 7 Triliun. Jumlah yang sangat Fantastis untuk ukuran sebuah pesantren. 

Ada lagi pesantren Al-Ittifaq yang terletak di Jawa Barat, pesantren ini bergerak di bidang Agribisnis, Pesantren Al-Ittifaq saat ini telah mampu memasok tiga sampai empat ton sayuran setiap hari ke berbagai waralaba, swalayan, hotel, dan rumah sakit di Bandung dan Jakarta. Pesantren Al-Ittifaq kini mengelola 14 hektare lahan dengan 132 macam sayuran organik dan semiorganik yang dikelola 326 santri yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. 

Melihat Fakta yang terjadi di atas bahwasanya pesantren mampu untuk mengembangkan bisnis secara mandiri dengan penghasilan yang dibilang cukup Fantastis. kita berharap pesantren-pesantren yang lain juga mampu dalam berperan serta mengembangan ekonomi islam dalam hal ini berbisnis secara mandiri, karena manfaat yang bisa kita rasakan selain untuk kesejahteraan para santri yang ada di pesantren itu juga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitarnya, dan hal yang paling utama adalah peran pesatren dalam kemajuan ekonomi dan ketahanan pangan di Indonesia.

Semoga rencana BI dalam memajukan pesantren sebagai Pilot Project kemajuan Ekonomi Islam dapat terlaksana dan berjalan dengan lancar. serta mampu memberikan kemajuan ekonomi umat islam.


Share: