Pemerintah Perkecil dampak Virus Corona Terhadap Perekonomian Nasional

Pemerintah Perkecil dampak Virus Corona Terhadap Perekonomian Nasional

  3:14 PM    Aang Kunaepi

---

Kemenkeu - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers (konpres) APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) di aula Djuanda gedung Juanda 1 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta pada Rabu, (19/02) melaporkan kinerja APBN di bulan Januari 2020 yang juga ikut terdampak isu negatif virus corona. "Masalah corona virus, spill over ke dunia akan semakin besar karena RRT (Republik Rakyat Tiongkok) berperan sebagai global value chain, perdagangan, produksi maupun (kontribusi) turis. 

FDI (Foreign Direct Investment) juga akan terpengaruh. Indonesia akan terpengaruh pada share turis 13%. Cina menyumbang share kedua dari Malaysia. Secara umum, sejak tahun 2019, 4 kuartal berturut-turut, impor kita sudah kontraksi. Dengan corona virus akan mungkin mengalami penurunan. Apabila pertumbuhan ekonomi RRT melemah 1% dari baseline mereka 6%, Indonesia akan mengalami penurunan 0,3%-06%. Ini cukup besar karena baseline pertumbuhan kita 5,02% dari pertumbuhan ekonomi 2019," jelas Menkeu. 

Oleh karena itu, untuk memperkecil dampak negatif virus corona terhadap perekonomian Indonesia, Pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal ditambah kebijakan sektor riil seperti Omnibus Law Cipta Kerja. "Di sektor riil, Omnibus Law Cipta Kerja dan berbagai reformasi sektor riil Kementerian terkait kita harapkan akan menyumbang confidence momentum positif apakah itu di sektor industri, perdagangan, pertanian, pertambangan, perikanan maupun SDM seperti sektor pendidikan," jelasnya. 

Selain itu, pemerintah mempercepat penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang dispread 12 bulan. Transfer BOS langsung ke rekening sekolah Rp4 triliun, begitu juga Dana Desa langsung kepada desa. Realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Januari 2020 tercatat telah disalurkan sejumlah Rp7,06 triliun untuk 9,02 juta rumah tangga sasaran. Program kartu sembako telah dibagikan kepada 15,05 juta keluarga sebesar Rp1,8 triliun. Untuk penanggulangan bencana, sudah dibayarkan Rp21,8 miliar untuk 4 lokasi termasuk bantuan banjir, tanah longsor, dan bantuan masker untuk 10 ribu masker untuk penanganan virus corona. 

Pemerintah juga menganggarkan Rp1,5 triliun untuk subsidi bunga perumahan untuk menyerap 224 ribu unit rumah yang ada sebagai tambahan stok rumah yang sudah ada sehingga menambah demand rumah Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR). Kemudian, pemerintah sedang memfinalkan perhitungan insentif pariwisata dalam bentuk diskon pariwisata dan insentif travel agent manca negara yang bisa membawa wisatawan ke Indonesia. Pemerintah juga ingin segera merealisasikan anggaran Rp10 triliun Kartu Prakerja yang diharapkan bisa mendorong perekonomian dengan tenaga kerja yang sudah ditraining.

sumber : Kementerian Keuangan

Read More

Hutang BPJS Kesehatan

Hutang BPJS Kesehatan

  11:42 AM    Aang Kunaepi

---

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan telah melayani peserta program jaminan kesehatan nasional sejak lahir pada awal Januari 2014. Dalam kurun hampir 6 tahun, berapa kah utang yang membebani entitas yang melayani lebih dari 220 juta peserta ini? Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengemukakan bahwa utang yang membebani entitas itu mencapai Rp25,64 triliun. Angka tersebut merupakan total utang sampai dengan akhir Oktober 2019. 

Utang tersebut terdiri dari utang yang sudah jatuh tempo kepada mitra rumah sakit, utang belum jatuh tempo, dan outstanding claim (OSC) atau klaim yang telah ditagihkan ke BPJS Kesehatan dan dalam proses verifikasi. Utang yang telah jatuh tempo mencapai Rp21,16 triliun atau sekitar 82% dari total utang pelayanan kesehatan. Selain itu, terdapat utang yang belum jatuh tempo senilai Rp1,71 triliun atau berkisar 7% dari total utang pelayanan kesehatan. Kemudian, sekitar 11% dari total utang atau senilai Rp2,76 triliun merupakan OSC yang tercatat hingga akhir Oktober. 

Terkait dengan utang ke rumah sakit, Fahmi mengakui bahwa kondisi tersebut dapat memperlebar defisit BPJS Kesehatan, jika tidak terdapat upaya perbaikan kondisi keuangan. Oleh karena itulah, lanjutnya, pemerintah memberlakukan penyesuaian iuran. “Utang BPJS Kesehatan ke rumah sakit yang sudah jatuh tempo mencapai Rp21,1 triliun. Hal itu sudah pernah BPJS Kesehatan sampaikan di Komisi IX, kalau tidak melakukan upaya konkret, pada akhir tahun bisa defisit Rp32 triliun,” ujar Fachmi di sela-sela rangkaian rapat dengar pendapat Komisi IX DPR bersama Menteri Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), BPJS Kesehatan, dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan selama 3 hari di Gedung DPR, Jakarta, pekan lalu. PENGELOLAAN KLAIM Hal yang terkait dengan pengelolaan klaim BPJS Kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. 

Pertama-tama, rumah sakit atau fasilitas kesehatan mengajukan klaim kepada kantor cabang BPJS Kesehatan, setelah proses pengajuan dan administrasi klaim selama sepuluh hari maka klaim tersebut tercatat sebagai OSC. Setelah itu, BPJS Kesehatan melakukan verifikasi klaim dalam sepuluh hari, batas maksimal pembayaran klaim terhitung dalam lima belas hari sejak awal proses verifikasi klaim. Dalam tahapan tersebut, klaim tercatat sebagai utang belum jatuh tempo. Adapun, jika klaim pelayanan kesehatan belum dibayarkan dalam lima belas hari sejak proses verifikasi klaim dimulai, maka klaim tersebut tercatat sebagai utang jatuh tempo. Regulasi tersebut mengatur bahwa BPJS Kesehatan akan mendapatkan denda sebesar 1% dari total klaim jika pembayaran terlambat satu bulan dari waktu yang ditentukan.

sumber : Bisnis.com

Read More

3 Usaha Bisnis UKM Yang Menjanjikan

3 Usaha Bisnis UKM Yang Menjanjikan

  9:47 PM    Aang Kunaepi

---

Usaha Mikro kecil menengah merupakan ujung tombak perekonomian Indonesia, karena hampir 80% masyarakat Indonesia menggantungkan diri dan nasibnya pada usaha ini. Tentunya banyak sekali jenis Usaha Mikro yang bisa kita lakukan.

Berikut adalah jenis-jenis usaha Mikro yang prospeknya sangat bagus, dan berpotensi untuk terus berkembang :

1. Kuliner

Bisnis Kuliner adalah bisnis yang tidak akan berhenti, selama manusia itu butuh makan maka selama itu pula bisnis kuliner akan terus ada. akan tetapi di jaman sekarang ini bisnis kuliner bukan hanya sebagai kebutuhan makan saja melainkan sudah menjadi gaya hidup. kuliner sudah dijadikan arena wisata yang pemintanya setiap hari terus bertambah.

Untuk memulai bisnis kuliner tentunya kita harus memiliki skill memasak atau memiliki orang yang pandai memasak dengan cita rasa yang khas dan memiliki keunikan tersendiri, karena usaha dibidang kuliner bukan hanya cita rasa yang enak melainkan harus memiliki sensai makan yang unik dengan sajian yang cukup menarik, sehingga konsumen tidak bosan dan merasa memiliki pengalaman unik dan menarik.

2. Fashion

Setelah makan manusia tentunya butuh pakaian, bisnis pakaian walupun pelakunya cukup banyak akan tetapi konsumennya akan terus ada, karena pakaian merupakan kebutuhan pokok setelah makan. bergerak di bisnis fashion tentunya memiliki pesaing yang cukup banyak, dan sangat kompetitif, sehingga diperlukan tenaga ekstra untuk melakukanya. akan tetapi bisnis pakaian/fashion adalah bisnis yang trendnya justru terus meningkat, sehingga peluangnya pasarnya juga terus bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk.

3. Bisnis Online

Bisnis online saat ini sudah menjadi trend dikalangan remaja maupun orangtua yang sudah melek teknologi digital. Bisnis online atau berbisnis secara daring punya kelebihan tersendiri, diantaranya kita tidak harus sewa tempat untuk jualan di toko, kiata tidak harus banyak karyawan karena semua sudah diatur oleh sistem, dan juga jangkauan pemasarannya tentunya lebih luas.

Read More

Pertumbuhan Pajak Negara Melambat di tahun 2019

Pertumbuhan Pajak Negara Melambat di tahun 2019

  11:37 AM    Aang Kunaepi

---

Prospek penerimaan pajak makin berat menjelang akhir tahun. Pasalnya, sampai dengan akhir September 2019, sebagian besar sektor penopang penerimaan pajak mengalami kontraksi dan pelambatan pertumbuhan.

Data Kementerian Keuangan menujukkan sektor manufaktur yang berkontribusi ke penerimaan pajak hingga lebih dari 29% tercatat minus 3,2%, sektor perdagangan yang memiliki kontribusi penerimaan terbesar kedua juga mengalami pelambatan pertumbuhan dari 25,8% September 2018, tahun ini pertumbuhannya hanya pada angka 2,8%.

Kontraksi terbesar terjadi di sektor pertambangan, seperti diketahui periode yang sama tahun lalu pertumbuhan penerimaan di sektor pertambangan mencapai 79%. Namun tahun ini angkanya anjlok secara drastis bahkan terkontraksi pada angka minus 20,6%.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan cukup memahami kondisi tersebut. Namun demikian, pihaknya masih membutuhkan waktu untuk menganalisa dan mencari berbagai cara untuk mengejar lubang di penerimaan pajak.

“Itu yang akan kami kerjakan selama 2 bulan ini. Saya akan pastikan dulu nanti datanya,termasuk yang automatic exchange of information [AEoI],” kata Suryo Utomo, Senin (4/11/2019).

Sementara itu, Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Yon Arsal menjelaskan bahwa dilihat dari sisi potensi ada banyak hal yang bisa dimanfaatkan untuk menutup celah penerimaan pajak. Apalagi jika sesuai tren, periode Oktober–akhir Desember, total kontribusi penerimaan pajak ke total realisasi bisanya mencapai 25%.

“Jadi angkanya segitu, kemungkinan ada tambahan penerimaan, karena di akhir tahun juga ada penerimaan dari bendahara negara juga,” ungkapnya,

Yon juga mengatakan bahwa anjloknya penerimaan pajak di sejumlah sektor tersebut juga mengonfirmasi kondisi perekonomian yang juga mengalami kecenderungan penurunan kinerja. Penurunan penerimaan di sektor perdagangan juga tertatat mengalami pelambatan meski masih mampu tumbuh di atas 2%.

“September angkanya enggak jauh beda dari Agustus 2019, tetapi untuk angka pastinya nanti tunggu ibu menteri,”jelasnya.

Bentuk Panja

Sejumlah anggota DPR menyoroti kemampuan penerimaan pajak yang setiap tahun mengalami penurunan. Mereka menganggap penurunan kinerja penerimaan pajak perlu segera diatasi untuk memastikan pengelolaan tetap aman.

Dalam kesimpulan rapat kerja (Raker) dengan pemerintah, Komisi XI DPR meminta pemerintah untuk menyiapkan mitigasi risiko terkait penerimaan negara sampai dengan akhir tahun 2019. Selain itu, pemerintah juga dituntut untuk menyiapkan inovasi baru dan lebih kreatif dalam hal penerimaan negara.

Sementara itu anggota Komisisi XI Heri Gunawan bahkan meminta pimpinan Komisi XI dan pemeritah untuk membentuk panitia kerja (panja) misalnya di bidang pembiayaan untuk bisa memastikan atau memitigasi risiko pembengkakan utang sebagai akibat rendahnya penerimaan pajak.

“Jadi perlu dibentuk panja pembiayaan. Itu usul saya,” jelasnya.

Adapun masih dalam kesimpulan tersebut, Komisi Keuangan akhirnya memutuskan untuk membentuk empat panja yang terdiri dari panja penerimaan pajak, panja bea cukai, panja PNBP, dan panja pembiayaan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mencatat ada beberapa cara yang bisa dilakukan otoritas untuk mempersempit risiko shortfall. Pertama, mengoptimalkan himbauan atas data perpajakan ke Wajib Pajak.

Kedua, persuasi atau menegosiasikan surat permintaan penjelasan atas data dan keterangan (SP2DK), surat perintah penyidikan (SP2), bukti permulaan dan penyidikan. Tujuannya supaya pajak terutang bisa segera bisa dibayar dengan kompensasi atau reward penghapusan sanksi administrasi.

"Kalau penyelesaian normal akan memakan waktu. Pendekatan yang baik ke WP akan berdampak positif," kata Prastowo.

Ketiga, menurut Prastowo pemerintah sebenarnya bisa mengamankan penerimaan dari potensi konvensional ataub belanja APBN dan APBD termasuk pembagian bonus.

Prastowo menekankan otoritas harus bisa mencari titik keseimbangan antara kepentingan penerimaan dengan kelangsungan perekonomian yang memang sedang dalam kondisi kurang baik. Negosiasi, menurutnya, menjadi salah satu cara terbaik, hanya saja tetap dilakukan dengan mekanisme yang berlaku.

sumber : Bisnis.com

Read More

Kampung Hijau Lestari Cibuluh

Kampung Hijau Lestari Cibuluh

  9:54 PM    Aang Kunaepi

---

Melihat keseriusan warga kampung cibuluh dalam memanfaatkan lahan pekarangan, Relawan Inspirasi Rumah Zakat ICD Cikeusik  (Aang Kunaepi) berinisiasi membuat program senyum lestari berupa gerakan seribu polibek pemanfaatan lahan pekarangan. Melalui gerakan seribu polibek pemanfaatan lahan pekarangan ini, warga diedukasi agar bisa memanfaatkan lahan pekarangan menjadi kebun gizi dan sumber nutrisi keluarga. 

Bagi sebagian orang berkebun meruapakan hal yang merepotkan, tapi ada sebagian orang yang membuat aktivitas berkebun merupakan hal yang menyenangkan. Pak odih contohnya, melalui gerakan pemanfaatan lahan pekarangan pak Odih selaku ketua RW menjadi contoh dan teladan yang baik bagi warganya, disetiap sudut pekarangan rumahnya berjejer polibek yang berisi tanaman palawija dan sayuran. 

Dalam prosesnya, awal mula program ini berjalan tidak begitu mulus karena masih banyak warga yang malas memanfaatkan lahan pekarangan rumah, tapi setelah beberapa orang berhasil dan memberikan testimoni maka warga yang lain juga mengikuti. "Alhamdulillah kini saya tidak perlu lagi beli cabai dan tomat di warung" kata pak Ino selaku warga yang antusias mengikuti program ini. selain pak Ino ada lagi beberapa orang yang telah berhasil memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya menjadi kebun gizi dan sumber nutrisi keluarga, seperti halnya bapak Saudi yang telah memiliki puluhan pohon cabai, dan tomat di belakang rumahnya, sebelumnya belakang rumah pak Saudi hanya tempat untuk buang limbah keluarga kini disulap menjadi kebun gizi yang hijau dan indah dilihat.

selain untuk memenuhi kebutuhan gizi dan nutrisi keluarga, gerakan seribu polibek pemanfaatan lahan pekarangan juga bertujuan agar kampung cibuluh menjadi kampung yang asri, hijau dan menjadi kampung percontohan bagi kampung lainnya di desa cikeusik dan sekitarnya.

Read More

Zona Strategis Pembangunan Indonesia

Zona Strategis Pembangunan Indonesia

  9:01 PM    Aang Kunaepi

---

Apakah anda tahu berapa luas wilayah negara Indonesia sebenarnya? Indonesia merupakan salah satu negara terluas didunia dengan total luas negara 5.193.250 km² (mencakup daratan dan lautan). Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara terluas ke-7 didunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, China, Brasil dan Australia. Jika dibandingkan dengan luas negara-negara di Asia, Indonesia berada diperingkat ke-2. Dan jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia menempatkan dirinya sebagai negara terluas di Asia Tenggara.

sumber : indonesiamap.facts.co

Selain menempatkan dirinya sebagai salah satu negara terluas didunia, Indonesia juga menempatkan dirinya sebagai negara kepulauan terluas didunia. Oleh karena Indonesia adalah negara kepulauan, maka wilayah Indonesia terdiri dari daratan dan lautan. Satu pertiga luas Indonesia adalah daratan dan dua pertiga luas Indonesia adalah lautan. Luas daratan Indonesia adalah 1.919.440 km² yang menempatkan Indonesia sebagai negara ke 15 terluas didunia.

Indonesia disebut juga sebagai Nusantara, hal ini dikarenakan Indonesia terdiri atas pulau-pulau yang berjumlah 17.508 pulau. Nusantara sendiri memiliki arti kepulauan yang terpisah oleh laut atau bangsa-bangsa yang terpisah oleh laut. Luas wilayah negara Indonesia menjadi daya tarik tersendiri untuk para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Tidak sedikit dari mereka yang memiliki rencana untuk berkeliling Indonesia dan menikmati keindahan alam serta keanekaragaman flora fauna disetiap daerah-daerah di Indonesia yang mereka kunjungi.

Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil dari Samudera Indonesia hingga Samudera Pasifik. Ini menjadikan Indonesia memiliki lautan yang luas sekitar 3.273.810 km². Lautan Indonesiapun memiliki batas sesuai hukum laut internasional, yaitu dengan menggunakan teritorial laut sepanjang 12 mil laut serta zona ekonomi eksklusif sepanjang 200 mil laut (searah dengan penjuru mata angin). Luasnya lautan Indonesia ini membawa keberkahan bagi bangsa Indonesia. Sumber daya alam yang terkandung dilautan sangat banyak sekali dan ini bisa digunakan untuk mensejahterakan bangsa Indonesia.

Negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan terdiri dari pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Pulau-pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Papua dengan luas 785.753 km², Pulau Kalimantan dengan luas 748.168 km², Pulau Sumatera dengan luas 443.066 km², Pulau Sulawesi dengan luas 180.681 km², Pulau Jawa dengan luas 138.794 km², Pulau Timor dengan luas 28.418 km², Pulau Halmahera dengan luas 18.040 km², Pulau Seram dengan luas 17.454 km², Pulau Sumbawa dengan luas 14.386 km², Pulau Flores dengan luas 14.154 km², dan pulau-pulau besar lainnya.

Jumlah pulau-pulau kecil di Indonesia tentu lebih banyak dibandingkan dengan pulau-pulau besarnya. Umumnya pulau-pulau kecil tersebut merupakan suatu gugusan kepulauan yang sangat indah. Banyak sekali wisatawan lokal maupun mancanegara yang rela merogoh koceknya lebih dalam hanya untuk menikmati keindahan pulau-pulau kecil di Indonesia. Beberapa pulau-pulau kecil di Indonesia yang menjadi tempat wisata populer karena keindahan alamnya antara lain adalah Kepulauan Raja Ampat, Pulau Bunaken, Pulau Bangka, Pulau Komodo, Pulau Nias, dan pulau-pulau kecil lainnya.

Luasnya negara Indonesia bukan tanpa permasalah, meskipun Indonesia sudah memiliki pemerintahan yang berpusat di Jakarta, masalah kerap kali melanda negeri ini. Keluarnya UU Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 yang diharapkan bisa membantu pemerintahan pusat dalam mengatur dan mengurusi pemerintah daerah juga dirasa masih belum optimal. Permasalahan yang acap kali melanda negeri ini karena luas wilayah yang besar antara lain kordinasi pusat dan daerah berjalan tidak optimal, konflik dengan negara-negara tetangga, dan masalah kesejahteraan WNI di perbatasan. Ketiga point tersebut menjadi wacana penting yang sering kita dengar di media massa dan semoga permasalahan-permasalahan tersebut dapat segera terpecahkan dan tidak terjadi lagi.

Referensi : http://www.invonesia.com/luas-wilayah-negara-indonesia.html

Read More